PGRI KABUPATEN NATUNA

  Baharuddin, S.Pd.I (Guru di SD Negeri 005 Sepempang-Natuna) Opini Publik Bedakan TPG dan TPP: Menghargai Guru Jangan Setengah Hati Oleh: Baharuddin, S.Pd.I (Guru di SD Negeri 005 Sepempang, Kabupaten Natuna) Menjadi guru bukan sekadar profesi. Ini adalah pengabdian seumur hidup. Saya, dan ribuan guru lainnya, memulai langkah dari status honorer bertahun-tahun, dengan semangat yang tak pernah surut meski penghasilan tak sebanding dengan kerja keras yang kami berikan. Kami terus mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi bangsa. Akhirnya, pada tahun 2022, perjuangan panjang itu membuahkan hasil. Kami diangkat sebagai ASN PPPK Guru . Namun, ternyata status ini belum sepenuhnya membawa kesejahteraan yang sepadan. Kesejahteraan guru, terutama ASN PPPK, masih menyisakan persoalan mendasar. Salah satu yang menjadi keresahan kami adalah kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah. Di Kabupaten Natuna, hal ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 202...

Natuna, 9 Juni 2025 — Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan Konferensi V PGRI Kabupaten Natuna serta membahas tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Natuna terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Guru . Rapat yang berlangsung di Sekretariat PGRI Kabupaten Natuna, lantai 2 Gedung Kopanesa, Bandarsyah, Ranai , dihadiri oleh seluruh pengurus PGRI, termasuk pengurus inti perempuan. Dalam arahannya, Ketua PGRI Kabupaten Natuna, Syahidin, S.Pd.I., SH., MA , menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kekompakan dalam menjalankan roda organisasi profesi. "Tidak perlu kita ribut di tengah orang tuli, melukis di depan orang buta. Tunjukkan kinerja kita di organisasi, konsisten saja. Mari kita sama-sama bekerjasama dan susun bersama,” tegas Syahidin. Selain menyusun Panitia Pelaksana Konferensi V , rapat juga mengagendakan rencana untuk berdiskusi ber...

TPP Guru: Ketimpangan yang Terlupakan Oleh: Dr. H. Amirudin, MPA Guru Bahasa Inggris di SMPN 1 Bunguran Timur Laut, Natuna. Pemerhati Keadilan Pendidikan. Dalam berbagai pidato kenegaraan, pendidikan sering kali disebut sebagai prioritas strategis pembangunan nasional. Namun, ironisnya, para pelaksana utama pendidikan di lapangan—yakni guru—justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi ketimpangan sistemik dalam birokrasi ASN. Salah satu bentuk ketimpangan paling nyata, tetapi luput dari sorotan publik, adalah perbedaan nilai Tunjangan Kinerja (TPP) antara guru dan ASN lain dalam kelas jabatan yang sama. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara, guru memiliki hak atas TPP sebagaimana ASN lainnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa guru hanya menerima sekitar seperempat dari TPP ASN lain yang berada pada grade atau kelas jabatan setara. Misalnya, guru dengan jabatan fungsional madya (grade 9–10) rata-rata hanya menerima TPP antara Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan....

📅 Natuna, 04 Juni 2025 | 🖋️  https://pgrikabupatennatuna.blogspot.com/ Dalam semangat kemitraan dan perjuangan hak-hak profesi guru, PGRI Kabupaten Natuna akan  mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Guru. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Komisi I DPRD Kabupaten Natuna pada 28 Mei 2025 lalu. Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Natuna itu menjadi momentum penting bagi PGRI untuk menyuarakan aspirasi guru, khususnya terkait ketimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang TPP. "Kami dengan senang hati untuk bersurat ke ibu Bupati agar harapan dan aspirasi kami di dengarkan dan disetujui oleh beliau " Ungkap Baharuddin" Tiga Usulan Kunci PGRI: Wujudkan Regulasi yang Lebih Adil Dalam surat resmi bernomor 028/PGRI/N/XXIII/V/2025 yang ditujukan kepada Bupati Natuna dan Sekretaris Daerah,...